ASPEK ETIKA HUKUM DLM PENGELOLAAN RM PASIEN DONOR ORGAN TUBUH

12 Jun

Pasal 1 ayat 5 UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 memberikan pengertian “Transplantasi” adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pasal 1 huruf f PP Nomor 18 Tahun 1981 menjelaskan “Donor” adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.

Lebih lanjut mengenai transplantasi dijelaskan dalam Pasal 33 – 34 UU Nomor 23 tahun 1992 ini. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi. Larangan transplantasi untuk tujuan komersial dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Secara medis ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan donor organ tersebut. Diantaranya adalah memiliki DNA, golongan darah, jenis antigen yang cocok anatara si Donor dan si Resipien, tidak terjadi reaksi penolakan secara antigen dan antibodi oleh resipien, harus dipastikan apakah sirkulasi, perfusi dan metabolisme organ masih berjalan dengan baik dan belum mengalami kematian (nekrosis). Hal ini akan berkaitan dengan isu mati klinis dan informed consent. Perlu adanya saksi yang disahkan secara hukum bahwa organ seseorang atau keluarganya didonorkan pada keluarga lain agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum. Biasanya ada sertifikat yang menyertai bahwa organ tersebut sah dan legal. Pada kenyataannya perangkat hukum dan undang-undang mengenai donor organ di Indonesia belum selengkap di luar negeri sehingga operasi donor organ untuk klien Indonesia lebih banyak dilakukan di Singapura, China, atau Hongkong.3

Tenaga medis atau dokter yang akan melakukan transplantasi dari tubuh donor ke penerima pun haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Selain itu juga harus memperhatikan kesehatan dari pendonor, serta mendapat persetujuan dari ahli waris ataupun keluarganya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 undang – undang ini.

Pengambilan organ tubuh tidak boleh dilakukan tanpa adanya izin yang jelas/nyata yang diberikan oleh donor. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1981, persetujuan pasien dalam upaya medis transplantasi organ tubuh, persetujuan yang diberikan oleh seorang donor jenazah adalah ketika ia masih hidup baik dengan maupun tanpa sepengetahuan keluarga terdekatnya atau adanya persetujuan dari keluarga terdekatnya jika selama hidupnya donor tidak pernah membuat persetujuan. Hal ini menjadi suatu hal yang penting karena meskipun tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi, namun dalam hal ini kita masih harus tetap menghormati hak integritas dari donor yang telah mati atas jasad yang ditinggalkan. Jika selama hidupnya donor belum pernah memberikan persetujuan untuk dapat dilakukannya transplantasi terhadap salah satu organ tubuhnya maka, hak untuk memberikan persetujuan eksplantasi ada pada ahli warisnya (Pasal 10 jo Pasal 2 PP nomor 18 Tahun 1981).

Persetujuan dari pasien yang bersangkutan, yang akan melindungi pasien dari tindakan kesewenangan dokter yang dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap diri pasien dapat meniadakan sifat melanggar hukum tanggung jawab pidana yang harus dibuktikan.

Persetujuan pasien

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, UU. Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia. Di KUHP sendiri yang tidak mengatur mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, pelaku dapat dikenakan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 362 KUHP. Di dalam UU. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh dapat dikenai Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 80 ayat (3). RKUHP tahun 2004 yang belum disahkan sampai sekarang pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh dapat dikenai Pasal 394 RKUHP tentang transplantasi organ tubuh.

Sedangkan di dalam Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, juga tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai pengelolaan rekam medis pasien donor organ tubuh secara spesifik. Dengan begitu, pengelolaan rekam medis pasien donor organ sama saja dengan pengelolaan rekam medis pasien umum lainnya, hanya saja pada pelaksanaan transplantasi organ dibutuhkan persetujuan dari pasien donor ataupun dari pihak keluarganya, dan juga dibutuhkan persetujuan dari pihak calon resipien beserta keluarga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pemeriksaan terhadap donor dilakukan selama 14 hari meliputi pemeriksaan jasmani, laboratorium dan penunjang. Proses cangkok ginjal merupakan serangkaian tindakan berikut: 1. Menentukan calon resipien dan calon donor; 2. Pemeriksaan jasmani; 3. Pemeriksaan laboratorium; 4. Pemeriksaan penunjang; 5. Tindakan bedah memindahkan ginjal dari donor sehat kepada resipien; 6. Pemberian obat anti penolakan jangka pendek dan jangka panjang.4

Kesepakatan keluarga donor dan resipien sangat diperlukan untuk menciptakan saling pengertian dan menghindari konflik semaksimal mungkin atau pun tekanan psikis dan emosi di kemudian hari. Dari keluarga resepien sebenarnya hanya dituntut suatu penghargaan kepada donor dan keluarganya dengan tulus. Alangkah baiknya apabila dibuat suatu ketentuan untuk mencegah tinmulnya rasa tidak puas kedua belah pihak.

Untuk melakukan suatu transplantasi, tim pelaksana harus mendapat parsetujuan dari donor, resepien, maupun keluarga kedua belah pihak. Ia wajib menerangkan hal – hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi di kemudian hari dapat dihindarkan. Tnaggung jawab tim pelaksana adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan – pertimbangan kepentingan pribadi.

Beberapa kewajiban pokok yang menyangkut isi rekam medis berkaitan dengan aspek hukum adalah:

  1. Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat dan langsung;
  1. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, secara yuridis dianggap tidak dilakukan;
  2. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis;
  3. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf;
  4. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh orang lain):
    1. Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal.
    2. Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis ini sampai ke pangadilan.
  5. Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatan yang lainnya;
  6. Jika salah menulis, coretlah dengan satu garis dan diparaf, sehingga yang dicoret masih bisa dibaca;
  7. Jangan melakukan penghapusan, menutup dengan tip-ex atau mencorat-coret sehingga tidak bisa dibaca ulang.

n  Pasal 81

Ayat 1:

Barangsiapa  yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:

    1. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh
    2. melakukan implan alat kesehatan
    3. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 140 jt rupiah.

Ayat 2:

Barangsiapa dengan sengaja:

  1. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya;
  2. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan;
  3. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar;
  4. menyelengarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusiai tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling banyak 140 juta rupiah.

Persetujuan meliputi berbagai aspek pada hubungan antara dokter dan

pasien, diantaranya:

  1. Kerahasiaan dan pengungkapan informasi

Dokter membutuhkan persetujuan pasien untuk dapat membuka informasi pasien, misalnya kepada kolega dokter, pemberi kerja atau perusahaan asuransi. Prinsipnya tetap sama, yaitu pasien harus jelas terlebih dahulu tentang informasi apa yang akan diberikan dan siapa saja yang akan terlibat.

  1. Pemeriksaan skrining

Memeriksa individu yang sehat, misalnya untuk mendeteksi tanda awal dari kondisi yang potensial mengancam nyawa individu tersebut, harus dilakukan dengan perhatian khusus.

  1. Pendidikan

Pasien dibutuhkan persetujuannya bila mereka dilibatkan dalam proses belajar-mengajar. Jika seorang dokter melibatkan mahasiswa (co-ass) ketika sedang menerima konsultasi pasien, maka pasien perlu diminta persetujuannya. Demikian pula apabila dokter ingin merekam, membuat foto ataupun membuat film video untuk kepentingan pendidikan.

  1. Penelitian

Melibatkan pasien dalam sebuah penelitian merupakan proses yang lebih memerlukan persetujuan dibandingkan pasien yang akan menjalani perawatan. Sebelum dokter memulai penelitian dokter tersebut harus mendapat persetujuan dari Panitia etika penelitian.

Persetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari manapun, termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi. Bila persetujuan diberikan atas dasar tekanan maka persetujuan tersebut tidak sah. Pasien yang berada dalam status tahanan polisi, imigrasi, LP atau berada di bawah peraturan perundangundangan di bidang kesehatan jiwa/mental dapat berada pada posisi yang rentan. Pada situasi demikian, dokter harus memastikan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dapat menolak tindakan bila mereka mau.

UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pembukaan informasi tidak memerlukan persetujuan pasien pada keadaankeadaan:

  1. untuk kepentingan kesehatan pasien
  2. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, misalnya dalam bentuk visum et repertum
  3. atas permintaan pasien sendiri
  4. berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya UU Wabah dan UU Karantina.

Setelah memperoleh persetujuan pasien maka dokter tetap diharapkan memenuhi prinsip “need to know”, yaitu prinsip untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga tersebut hanya secukupnya – yaitu sebanyak yang dibutuhkan oleh peminta informasi.

TROS (The Right of Self-determination) merupakan sumber hak individu, yaitu :

a)    hak atas privacy, merupakan suatu hak pribadi, suatu hak atas kebebasan/keleluasaan pribadi;

b)    hak atas badan sendiri, apakah badan seseorang milik sendiri?

Orang mempunyai hak atas badannya sendiri, misal:

a)    menyetujui / menolak suatu tindakan medis

b)    menjadi donor darah organ manusia

c)    menjadi donor darah

d)    mewariskan organ manusia (setelah meninggal dunia) seperti jantung, mata.

e)    mewariskan seluruh badannya kepada laboratorium anatomi

f)     menentukan untuk dikremasi setelah meninggal dunia

Dokter mempunyai peranan yang penting dalam masalah transplantasi. Hal ini menjadi kewajiban para dokter untuk menjelaskan segala sesuatu tentang transplantasi ini secara jelas, baik kepada penerima maupun kepada calon donor. Jangka waktu kesembuhan donor perlu pula dijelaskan. Jika perlu penjelasan ini dilakukan dengan didampingi penasehat hukum yang bersangkutan (untuk mereka yang mempunyainya). Sehingga transaksi antara penerima dan donor tidak hanya mengutamakan pada masalah pembayaran saja. Dampak psikologis terhadap donor perlu pula diantisipasi dan ditangani secara bijaksana dan professional mungkin.

Oleh karena itu, perlu dilarang:

a)    donor menunjuk sendiri resipien yang akan menerima jaringan janinnya

b)    penjualan jaringan janin, dan

permintaan tanda setuju (consent) untuk menggunakan janinnya sebagai bahan transplantasi sebelum keputusan akhir untuk menggugurkan diambil oleh wanita yang bersangkutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: